pendidikan kedinasan

Undang-undang sisdiknas melarang pendirian pendidikan kedinasan selain dibawah Depdiknas dan Depag. Namun, kenyataannya hingga kini masih banyak sekolah kedinasan yang berdiri selain dibawah kedua departemen tersebut.
Penataan kembali pendidikan kedinasan perlu segera dilakukan. Pemerintah diharapkan segera menyelesaikan rancangan peraturan pemerintah tentang pendidikan kedinasan.
Beberapa departemen yang memiliki sekolah kedinasan antara lain Departemen Hukum dan Ham, Departemen Kehutanan serta Departemen Dalam Negeri. Sebelumnya Depdagri telah menggabung dua sekolah kedinasan dibawah naungannya yaitu Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) dengan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), dengan kasus Wahyu Hidayat sebagai momentumnya, sehingga sesuai dengan tuntutan satu sekolah kedinasan setiap departemen.
Pendidikan kedinasan pada awalnya berorientasi pada pendidikan dan pelatihan pegawai, bukan menghasilkan gelar kesarjanaan.