aquarium

Ditengah naiknya harga minyak dunia yang kini sudah melampaui 100 USD per barel (1 barel setara dengan 158.98 liter) dari jenis light sweet crude, yang lebih banyak diperdagangkan, maupun jenis North sea brent.
Tingginya minyak dunia memaksa pemerintah menaikkan jumlah subsidi energi dan mengubah beberapa asumsi Makro APBN yang sebelumnya mematok lifting minyak 1,034 juta barel per hari dan harga minyak dunia 60 USD per barel. Asumsi ini sudah tidak lagi representatif untuk kondisi saat ini. Pemerintah masih ragu untuk mengambil kebijakan untuk menaikkan harga BBM dalam negeri yang dirasa tidak populis. Sebenarnya sudah ada beberapa program yang berjalan dari pemerintah menyikapi tingginya subsidi yang dibebankan pada APBN seperti program konversi minyak tanah dan pengalihan ke energi alternatif seperti biodiesel.
Program konversi minyak tanah ke gas sudah dimulai untuk wilayah ibu kota Jakarta dan akan efektif sepenuhnya mulai Mei nanti. program konversi ini sulit dihindari demi menghemat subsidi bahan bakar sekaligus menyehatkan keuangan negara. Program konversi ini diharapkan mengurangi jumlah subsidi bahan bakar minyak 17,1 persen atau sekitar 12 triliun. Konsumsi minyak tanah sebelum diberlakukan program konversi mencapai 10 juta kiloliter per tahun.
Usaha lain yang dilakukan pemerintah adalah pengalihan ke energi alternatif dalam hal ini biodiesel yang sebenarnya sudah lama dicoba untuk diterapkan dan sempat mengalami euforia banyaknya investor yang berminat dalam industri biodiesel. namun, saat ini kecenderungannya banyak industri biodiesel yang memilih off karena iklim bisnisnya dirasa sudah tidak lagi mendukung.
Pemerintah memiliki cetak biru pengelolaan energi Nasional yang secara jelas menyebutkan bahwa pada 2010 ada komitmen bersama untuk mengurangi pemakaian BBM nasional minimal 10%. Pemerintah juga telah lama membentuk Timnas Pengembangan Bahan Bakar Nabati namun otoritasnya terbatas karena hanya memberikan rekomendasi dari hasil riset dan kajian lapangan ke Departemen untuk selanjutnya baru dieksekusi menjadi sebuah kebijakan padahal dengan banyak departemen yang membawahi seperti DEPKEU, DEP ESDM, DEPTAN, DEPDAG serta Departemen perindustrian belumlah ada sinergi dan kesepahaman terkait urgensi biodiesel untuk segera dikonkretkan.
Pemerintah juga belum memberikan semacam mandatory (kewajiban) resmi untuk dibebankan kepada PERTAMINA untuk mengoplos solar dengan Biodiesel dan premium dengan Bioetanol. sekedar perbandingan, di Eropa selain ada mandatory, untuk Biodiesel pajaknya direndahkan minimal 20 persen.