Midnight oil di Kabinet Indonesia Bersatu

Kevin Rudd yang menjabat perdana menteri Australia menggantikan tokoh incumbent dari partai liberal, Jhon Howard, november lalu mengumuman susunan kabinetnya yang memiliki perhatian khusus pada pendidikan, ekonomi, dan lingkungan. Yang unik dari dari daftar nama menteri yang ditunjuk Kevin Rudd adalah masuknya nama Peter Garrett, bekas bintang rock midnight oil yang terkenal dengan lagunya beds are burning, menjadi Menteri Linkungan dan Budaya. Masuknya seorang rocker memberi warna tersendiri kabinet baru Australia. Tentu tugas besar pertama yang dihadapi mantan rocker ini adalah menyelesaikan masalah suku Aborigin yang dimarginalkan bukan menyanyi atau makan kepala kelelawar seperti Ozzie Osborne.

Di Indonesia Kabinet Indonesia Bersatu pun tidak kalah, meski tidak ada menteri yang bekas rocker setidaknya ada dua figur yang sudah menghasilkan beberapa album musik. Menteri dalam negeri Mardiyanto salah satunya, mantan gubernur Jawa Tengah ini bahkan berhasil memecahkan rekor MURI sebagai gubernur pertama yangmampu menyampaikan pokok pikiran, kebijakan, dan aspirasi yang dikemas dalam sebuah album rekaman seni musik. Sang menteri kini bahkan sudah merilis 5 album musik, 4 album ber-genre campur sari dan satu album lain berisi lagu-lagu perjuangan gubahan Ismail Marzuki .

Selain Mendagri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ternyata juga pernah membuat album. Album ini berisi sepuluh lagu-lagu hasil ciptaan beliau saat mengisi waktu luang tugas kenegaraan yang padat. Album yang bertajuk rinduku padamu ini dinyanyikan sejumlah artis top dan telah terjual 44.638 kopi setidaknya dalam versi asli karena pembajak Indonesia ternyata juga tidak pandang bulu dalam menjalankan profesinya dalam membajak.

Ditengah tugas yang segunung, Presiden ternyata masih sempat juga untuk berkarya. Salut buat SBY, semoga suatu saat bisa juga dapat double-platinum.

Krakatau Steel; Gajah putih yang rawan punah

Anggaran pendapatan tahunan pemerintah dalam APBN melalui perusahaan-perusahaan negara (BUMN) yang memiliki total kapitalisasi lebih dari Rp 1000 triliun ternyata tidak sebatas menarik deviden, divestasi saham pemerintah juga merupakan salah satu sumber pundi-pundi tahunan negara. Untuk tahun ini, diantara belasan BUMN yang akan di-privatisasi Krakatau Steel adalah salah satunya.

Krakatau Steel adalah produsen baja terbesar di Indonesia dengan kapasitas produksi 4-5 juta ton per tahun dan merupakan pemain utama di industri baja Nasionaldengan menguasai40% pangsa pasar dalam negeri. Perusahaan yang berlokasi di Cilegon, Banten, ini adalah satu-satunya perusahaan negara yang bergerak di industri hulu baja. Rencana privatisasi perseroan negara ini sangatlah menarik minat banyak investor luar negeri karena disamping infrastruktur yang memadai dan potensi pasar domestik yang besar, letaknya juga strategis dekat dengan pusat bahan baku bijih besi di Australia.

Proses Privatisasi Krakatau Steel yang masih berada pada tahap awal ini bukannya tanpa masalah. Investor yang semakin mengerucut kepada produsen baja terbesar dunia AncelorMittal, milik orang terkaya ke-4 di dunia versi forbes Lakhsmi Mittal, dihadapkan pada dua pilihan opsi skema privatisasi antara initial public offering (IPO) dengan skema strategic sales.

Pemerintah melalui Menteri perindustrian Fahmi Idris memastikan pemerintah memilih opsi strategic sales dalam privatisasi PT Krakatau Steel (persero). Pemerintah menilai enjualan saham perdana atau IPO hanya akan berhasil menambah dana tapi tidak berdampak besar dalam menggenjot produksi perusahaan.

Keputusan pemerintah memilih opsi menjual kepemilikan saham kepada mitra strategis juga tidak lepas dari dugaan adanya politik tigkat tinggi dibelakangnya (Tempo 14/4/08). Beberapa anggota DPR memang mendesak pemerintah menjual perseroan negara ini melalui skema penjualan strategis. “Tapi orangnya itu-itu saja,” ujar Komisaris utama Krakatau Steel Taufiequrachman Ruki.

Penjualan saham melalui stategic sales dikhawatirkan akan menggerus aset pemerintah yang sangat strategis ini. Meski pemerintah semula hanya menawarkan 30% saham, pada tahap awal Mittal akan menguasai teknologi dan bahan baku. Setelah itu, Ia akan mengontrol Manajemen hingga akhirnya kepemilikan. Jangan sampai lepasnya Indosat ke Temasek Holdings yang kini terbukti menjadi bumerang kembali terulang.

Styrategic sales 30% saham sebenarnya tidak perlu dilakukan jika mengingat kondisi keuangan Krakatau yang masih kuat dan telah memiliki program revitalisasiuntuk meningkatkan produksi. Krakatau hanya membutuhkan pengembangan teknologi dan ketersediaan bahan baku untuk menjadi perusahaan besar.

Krakatau Steel yang dibangun dengan biaya US$ 2,5 miliar pada masa orde baru sejak semula dianggap sebagai perusahaan “gajah putih” pemerintah. Namun, meski telah berusia lebih dari 30 tahun, produksi bajanya masih belum mampu memenuhi keseluruhan kebutuhan dalam negeri alias dari dulu cuma segitu-gitu aja. Bandingkan dengan Korea Selatan misalnya yang terjun dalam bisnis pembuatan baja dengan bersamaan, yaitu pada awal 1970an. Di tahun 1990an perusahaan baja korsel sudah dapat memenuhi kebutuhan dalam negerinya sekaligus memiliki fondasi perusahaan yang kuat bahkan banyak para konsultan korea yang dipekerjakan perusahaan- perusahaan baja amerika untuk membantu meningkatkan produksi baja disana. Sementara itu, Krakatau Steel bukan saja gagal menjadi pengekspor baja besar, tapi industri baja di Indonesia juga tetap lemah dan harus di proteksi.

Sejarah Krakatau Steel ini seharusnya memberi pemahaman bagi kita bagaimana loyonya kita mengelola perusahaan strategis negara. Jikapun rivatisasi melalui skema strategic sales yang nampaknya akan jatuh pada AncelorMittal ini jadi dilaksanakan, kita harap ini bukan merupakan langkah salah yang sama dan sarat kepentingan seperti pada masa-masa lalu

corporate social responsibility

Tanggung jawab korporasi terhadap pembangunan daerah dan penduduknya merupakan tanggung jawab yang tidak kalah pentingnya dari tanggung jawab untuk memaksimalkan keuntungan. (Soemarwoto, 2007)
Peran korporasi dalam pembangunan tidaklah sebatas dalam sirkulasi resmi rkonomi dengan semata-mata menghasilkan produk. Ada peran sekaligus kewajiban lain yang melekat yaitu memberdayakan masyarakat.
Pemerintah mengatur hal ini dengan mewajibkan perusahaan-perusahaan untuk menjalankan konsep corporate social responsibility (CSR). Undang-undang nomor 40 tahun 2007 menjabarkan dengan jelas definisi, aturan serta sanksi bagi perusahaan yang tidak menerapkan CSR.
Implementasi CSR tidak hanya membawa manfaat jangka pendek tapi juga jangka panjang bagi perusahaan. CSR juga secara tidak langsung juga mendorong dan mendongkrak kinerja perusahaan.
CSR dapat diterapkan beragam dan spesifik. seperti taman Bungkul di Surabaya yang di pasangi akses wi-fi oleh PT TELKOM pun dapat dikategorikan kedalam CSR. Dalam sektor pertambangan, dapat dimanfaatkan depletion cost-nya untuk program CSR. dengan menjalankan program CSR, perusahaan pertambangan dapat menghilangkan kesan eksklusif karena bidangnya yang lebih bersifat padat teknologi.
Contoh lain adalah upaya Carrefour dalam menjalankan program CSR-nya dengan membina Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) dan membantu pemasarannya dengan menjual hasil produk UKM binaannya di cabang-cabang Carrefour. UKM yang dibina adalah yang terlokasi di suatu wilayah atau hampir mirip skema one village one product. Konsep ini disebut sustainable products.
Carrefour mensyaratkan mitra usaha binaannya dengan kriteria;
a) Produk harus dibuat oleh komiunitas masyarakat kurang mampu dan bukan milik perorangan,
b) Memiliki mitra yang kompeten untuk memantau kualitas dan menjamin pasokan, lebih baik jika mendapat dukungan pemerintah,
c) produknya harus memiliki prospek pasar yang baik.

Kisah Vincent sang whistle blower

Majelis hakim kasasi menghukum terpidana Vincentius Amin Santoso atau Vincent 11 tahun penjara dan denda Rp 150 juta memperkuat putusan banding pengadilan tinggi DKI Jakarta kecuali soal lama hukuman pengganti jika terpidana tidak membayar denda. Majelis mengubah dari sebelumnya 6 bulan menjadi 1 tahun penjara. Tindak pidana yang didakwakan pada Vincent adalah pencucian uang dan pemalsuan surat.
Kasus ini bermula ketika Vincent yang menjabat pengendali keuangan Asian Agri Group membobol uang Asian Agri dengan membuat dua aplikasi transfer fiktif dari PT Asian Agri Oils and Fats Ltd ke Bank fortis, Singapura, agari mentransfer US$ 3,1 juta (28 Miliar) ke Bank Panin jakarta. Vincent memalsukan tanda tangan dua petinggi Asian Agri di Singapura dan membuat perusahaan fiktif, PT Asian Agri Jaya dan PT Asian Agri Utama. Transfer ini ketahuan setelah Vincent baru mencairkan Rp 200 juta. Bahkan Ia sempat meminta maaf kepada Sukanto tetapi ditolak. Ia lalu membeberkan kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh Asian Agri dan kabur ke Singapura sebelum memutuskan kembali ke Indonesia.
Keputusan kasasi MA terhadap Vincent dirasa janggal karena sama sekali tidak memperhatikan kasus lain yang dilaporkan Vincent dan posisinya sebagai whistle blower. Keluasan hakim dalam memberi putusan bisa dipertanyakan. Vincent adalah saksi kunci yang membongkar dugaan penggelapan pajak terbesar di Indonesia senilai 1,3 triliun oleh Asian Agri Group milik orang terkaya di Indonesia versi majalah forbes, Sukanto Tanoto.
Penyucian uang tidak tepat untuk didakwakan kepada Vincent karena kasus Vincent lebih sebagai penilapan uang perusahaan. Kasus Asian Agri lah yang lebih tepat disebut penyucian uang karena uang hasil penggelapan pajak diduga disimpan di beberapa Bank di luar negeri. Hal ini adalah preseden buruk bagi pelaporan kasus korupsi dan menunjukkan lemahnya lembaga peradilan dalam melindungi saksi.
Tanpa peran Vincent sebagai Whistle blower, kasus penggelapan pajak terbesar ini tidak akan terungkap dan akan banyak lagi kerugian negara akibat penggelapan pajak. Dengan terungkapnya kasus Asian Agri banyak uang negara yang dapat diselamatkan dan dapat menjadi momentum penting dalam penegakan hukum masalah perpajakan di Indonesia.
Masih relevankah ungkapan “ada uang habis perkara” di negeri ini? tidak sulit untuk menjawab jika membandingkan penyelesaian kasus Vincent dengan kasus penggelapan pajak Asian Agri. Perkara Vincent menurut pengacaranya, Petrus Bala Tona, “diputus sangat cepat seperti lewat jalan tol” sedangkan juragan Asian Agri Sukanto Tanoto hingga kini pun belum ditetapkan sebagai tersangka.
Sekedar sebagai perbandingan, di Malaysia whistle blower dihargai dengan layak dan diberi perlindungan yang memadai seperti saat terungkapnya skandal peradilan disana melalui sebuah video sang whistle blower yang merekam proses penyuapan hakim diberi tawaran untuk operasi plastik. Hal ini setidaknya menunjukkan betapa besarnya pemerintah Malaysia dalam menempatkan Whistle blower.

Dukungan lokal dalam kisruh internal PKB

Partai Kebangkitan Bangsa kembali mengalami kisruh internal setelah ketua umum dewan syuro PKB Abdurrahman Wahid  memberhentikan ketua umum Tanfidziyah hasil muktamar II semarang, Muhaimin Iskandar, karena dituding tidak loyal dan hendak melengserkannya melalui muktamar luar biasa.

Sebelumnya pada juli lalu, Muhimin bersama 4 orang pengurus partai lainnya yaitu Marwan Jakfar (wakil ketua DPP PKB), Ni’am Salim (ketua PKB Jateng), Erman Hermawan (ketua koordinator pusat garda bangsa), dan Hanif Dahiri (wasekjen PKB), pernah mendapat tudingan tidak loyal dan double standard. Muhaimin juga pernah diberikan peringatan setelah PKB mengusung Lukman Edy sebagai menteri dan saat muhaimin menolak meneken keputusan pergantian ketua fraksi PKB di DPR.

Muhaimin menyikapi pemecatannya dengan penolakan permintaan rapat pleno gabungan dewan Tanfidziyah dan dewan syuro untuk mundur dan hanya akan mengikuti rekomendasi muktamar. Pemberhentiannya melalui rapat pleno pengurus pusat dinilainya melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Ia juga sempat menunjuk beberapa nama yang dinilai berada dibalik pemecatan dirinya. Sedangkan, kelompok pendukungnya menilai sikap Gusdur main pecat membingungkan.

Hal yang kemudian menjadi penting adalah keputusan pemecatan Muhaimin mendapat dukungan berarti dari basis utama konstituen PKB yitu Jawa Timur. Hal ini tampak dari pernyataan ketua dewan Tanfidziyah jatim dan para pengurus PKB wilayah timur Jawa timur.

Ketua dewan tanfidziyah PKB Jatim, Hasan Aminudin menyatakan PKB wilayah Jawa Timur mendukung keputusan rapat pleno pengurus pusat dan menilainya sudah sesuai AD/ART partai. Sementara pengurus PKB wilayah timur Jawa timur menganggap pemecatan Muihaimin tidak berpengaruh terhadap perolehan suara mendatang karena dinilai sah dan harus ditaati daerah serta menganggap hal ini sebagai bukti dinamika internal partai yang sehat. Pernyataan ini ditegaskan pengurus PKB kabupaten Situbondo dan Bondowososeusai pertemuan pengurus PKB kabupaten/kota Jember, Bondowoso, dan Situbondo di Jember.

Jawa Timur merupakan basis massa terkuat PKB, dalam Pemilu 2004, Jatim menjadi penyumbang kursi terbesar bagi partai. Sangat kontras dengan wilayah DKI Jakarta misalnya, yang tidak menyumbangkan satupun kursi DPR bagi PKB. Wilayah timur Jawa Timur atau yang biasa disebut daerah Tapal Kuda Situbondo, bondowoso, dan Jember adalah basis kuat PKB.

 

PKB sangat mendominasi wilayah Tapal kuda yang menjadi basis perolehan suara pemilu 1999 dan 2004. Keretakan internal yang beberapa kali terjadi dalam tubuh PKB tidak mampu menurunkan perolehan suara di daerah ini. Hanya pindahnya kiai berpengaruh di Situbondo, K.H Fawaid As’ad ke PPP yang mampu secara signifikan merubah konfigurasi konstituen di daerah ini.