Electronic government procurement (e-GP)

Partisipasi masyarakat memiliki andil penting dalam proses pembangunan. Namun, partisipasi ini tidak dapat serta merta dapat diperoleh tanpa kepercayaan (trust) masyarakat terhadap pemerintah.
Kepercayaan masyarakat salah satunya dapat tumbuh dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan uang Negara yang diperoleh dari masyarakat melalui pajak dan retribusi. Pengelolaan uang masyarakat yang bertanggung jawab adalah amanat bagi setiap pemerintahan. Tidak akan sulit memperoleh kepercayaan masyarakat bagi pemerintahan yang amanah.
Electronic government procurement (e-GP) bertujuan untuk meningkatkan transparansi proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan serta menciptakan kompetisi yang berkualitas. Penerapan system pengadaan secara elektronik ini akan dapat menghemat uang Negara karena dalam prakteknya, 20%-25% biaya dapat dihemat dibandingkan dengan mekanisme konvensional. Selain itu, Sistem ini juga memberi kesempatan bagi para pemasok baru terutama pengusaha kecil.
Monopoli ataupun KKn dalam tender proyek pemerintah dapat dihindari melalui penerapan system ini. Kemudahan akses Informasi terhadap proyek yang dijalankan pemerintah juga memberikan keuntungan kepada kelompok usaha kecil dan menengah untuk ikut pula berperan dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa yang transparan. Sistem ini tentu dapat sangat akomodatif bagi usaha kecil.
Dalam PP no. 8 tahun 2006 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa memang secara eksplisit mengharuskan setiap pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah diumumkan melalui situs nasional. Meski pada kenyataannya, pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam jumlah tertentu diumumkan melalui surat kabar.
Pemerintah mentargetkan sistem electronic government procurement akan diterapkan diseluruh provinsi pada tahun 2010.
Pada tahun 2003, pemerintah kota Surabaya menjadi yang pertama menjalankan e-procurement, program yang telah mendapat sertifikasi ISO 27001:2005 information security management system (ISMS). Dengan program ini pula lah laporan keuangan kota Surabaya pada tahun 2007 mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK dan menjadi kota dengan laporan keuangan terbaik di Indonesia.