IPDN Siap Membangun Desa

 by : Arjuna Al Ichsan

Lulusan IPDN diharapkan mau mengisi jabatan Sekretaris Desa.

Sebagai lembaga pendidikan pencetak pamong praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) siap membangun desa dan kelurahan melalui pembenahan kualitas lulusannya. Bahkan, untuk menjamin mutu lulusan IPDN telah menerapkan strategi manajemen kualitas mutu pendidikan yang berbasis pada quality control yang ketat guna menghasilkan pamong praja yang tangguh dan unggul. Upaya ini diharapkan dapat mendukung upaya percepatan pembangunan hingga ke pelosok daerah di era otonomi daerah.”Untuk pertama kalinya lulusan IPDN kali ini mengikuti program magang sebagai sekretaris desa di desa-desa di Jawa Barat dan Jawa Tengah selama 45 hari,” kata Plt Rektor IPDN J Kaloh dalam pengukuhan 992 oang Pamong Praja Muda IPDN angkatan XVI di Kampus IPDN Jatinangor Sumedang, Jawa Barat, Sabtu (7/6).

J Kaloh mengatakan para lulusan IPDN lazimnya telah menempuh tiga jalur pendidikan, yakni pengajaran, pendidikan, dan pelatihan. Melalui tiga jalur pendidikan itu diharapkan setiap lulusan IPDN memiliki kompetensi teknis dasar di bidang pemerintahan dan siap menjadi pelaku-pelaku pemerintahan baik di pusat maupun daerah.

Saat ini IPDN sedang melakukan proses seleksi calon pamong praja baru 2008. Dan, IPDN sedang mempersiapkan pola manajemen pendidikan yang lebih bermutu melalui strategi penyelenggaraan pendidikan yang lebih profesional dan modern berbasis pada nilai-nilai kepamongprajaan.

“Berbagai masukan konstruktif untuk perubahan pendidikan IPDN ke arah yang lebih baik sangat kami butuhkan,” kata J Kaloh.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto mengatakan penempatan lulusan IPDN pada jabatan-jabatan strategis di lapangan pemerintahan merupakan hal yang sangat hakiki sebagai bagian dari proses pembenahan IPDN. Oleh sebab itu Mendagri berharap kepada para gubernur, bupati, dan wali kota untuk dapat menempatkan para lulusan IPDN di jabatan-jabatan sekretaris desa atau kelurahan, atau jabatan yang setingkat. Melalui entitas terkecil bidang pemerintahan di daerah ini diharapkan para lulusan IPDN bisa secara langsung menyelami berbagai permasalahan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

“Status dan peran saudara adalah sebagai pelayan masyarakat. Fungsi utama pelayan masyarakat adalah menjadi fasilitator dan dinamisator penyelenggaraan pemerintahan agar masyarakat merasakan secara nyata kedekatan pemerintah dengan masyarakatnya,” pesan Mardiyanto kepada para pamong praja muda yang baru dikukuhkan, kemarin.

Mardiyanto mengatakan penyiapan aparatur pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan secara cepat, transparan, dan hasil layanan yang optimal merupakan bagian dari upaya pembaruan birokrasi pemerintahan. Strategi yang dapat ditempuh adalah dengan memperpendek birokrasi dan mendelegasikan pelayanan publik ke tingkat struktur yang lebih rendah, yakni kecamatan bahkan desa atau kelurahan. Dan, kebijakan umum anggaran daerah harus diorientasikan pada kepentingan masyarakat secara luas terutama di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan penyelenggaraan pelayanan publik.

“Pada 2008 ini kita mulai buka regionalisasi IPDN di lima provinsi, yaitu Jawa Barat, Sumatera Barat, Pekanbaru Riau, Manado Sulawesi Utara, dan Mataram, dan ke depan akan ditambah dengan provinsi-provinsi lainnya secara bertahap maksimal 10 provinsi,” katanya

Sumber : Jurnal Nasional