Laporan keuangan daerah doyan disclaimer

Mengelola uang masyarakat dengan bertanggung jawab dan transparan adalah amanat bagi setiap pemerintahan. tak salah jika laporan keuangan yang dikelola pemerintah daerah menjadi tolak ukur akuntabilitas daerah.

Tren yang terjadi saat ini terkait hasil pemeriksaan keuangan daerah masih menunjukkan lemahnya akuntabilitas dan transparansi dengan masih banyaknya daerah yang mendapat penilaian Disclaimer (tanpa opini) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). prosentase daerah yang mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sangatlah kecil, hanya 3 dari 362 LKPD atau hanya 0,8 % pada 2006.

Dominannya opini Disclaimer juga mebuktikan tidak efisien dan buruknya pertanggun jawaban pengelolaan keuangan. Selain itu, penilaian akuntansi yang buruk terhadap laporan keuangan sangat erat dengan kesan penyimpangan. Hal ini patut diwaspadai agar tidak terjadi pelanggaran dalam pengelolaan anggaran seperti indikasi adanya korupsi. Jangan sampai terjadi korupsi sistemik yang melibatkan anggaran dari uang rakyat.

Selain dugaan penyalahgunaan anggaran, buruknya laporan keuangan pemerintah daerah juga dapat disebabkan belum memenuhi standarnya penyusunan laporan keuangan yang wajib memuat neraca, arus kas, dan realisasi anggaran sesuai dengan standar akuntansi Peraturan Pemerintah nomer 24 tahun 2005. Hal ini dapat menguatkan dugaan belum siapnya pemerintah daerah untuk menerapkan paket Undang Undang Keuangan Negara.

Perlu adanya tindak lanjut yang nyata terkait dengan hasil pemeriksaan laporan keuangan daerah oleh BPK. Langkah DPD dalam hal ini membentuk Panitia Akuntabilitas Publik untuk mendorong pemerintah menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dan memantau pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara keseluruhan agar lebih efektif patut mendapat apresiasi.

Seorang auditor BPK pernah berujar bahwa kemauan serta persepsi mengenai pentingnya laporan keuangan dari seorang Kepala daerah sangat menentukan kualitas laporan keuangan daerah.

Pemerintah daerah saat ini dituntut semakin cerdas dan kaya inovasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Pemkot Surabaya yang pada tahun 2006 menjadi satu satunya kota yang mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian dapat menjadi contoh. Pengelolan sistem Akuntansi yang baik ditunjang dengan penerapan sistem pengadaaan barang dan jasa yang lebih akuntabel melalui sistem E-procurement membuat Pemerintah kota Surabaya mampu menyandang penilaian WTP.

0 Responses to “Laporan keuangan daerah doyan disclaimer”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s





%d blogger menyukai ini: