Posts Tagged 'ipdn'

Klinik Naskah – Book Signing – Meet & Greet bersama Andrea Hirata

Aku ingin mendaki puncak tantangan, menerjang batu granit kesulitan, menggoda mara bahaya, dan memecahkan misteri dengan sains. Aku ingin menghirup berupa-rupa pengalaman lalu terjun bebas menyelami labirin lika-liku hidup yang ujungnya tak dapat disangka. Aku mendamba kehidupan dengan kemungkinan-kemungkinan yang bereaksi satu sama lain seperti benturan molekul uranium: meletup tak terduga-duga, menyerap, mengikat, mengganda, berkembang ,terurai, dan berpencar kearah yang mengejutkan. …………………………………………………..Aku ingin hidup! Ingin merasakan saripati hidup!

Andrea Hirata-edensor

andrea-hirata1

Seminar Nasional
“Merangkai Kata Merubah Dunia”

bersama Andrea Hirata

Badan Eksekutif Praja Departemen Pendidikan Dan Pelatihan
Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
Jl. Raya Jatinangor Km.20 Jatinangor

Klinik Naskah – Book Signing – Meet & Greet
13 Desember 2008
Pk. 08.30

Terbuka Untuk Umum
HTM + Buku Maryamah Karpov Rp.150.000
HTM Rp. 100.000

CP: Sigit 0813 585 74 524

Iklan

999 Muda Praja IPDN Dikukuhkan

SUMEDANG, KAMIS – Sebanyak 999 muda praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri dikukuhkan oleh Menteri Dalam Negeri Mardiyanto di kampus IPDN Jatinangor dalam sebuah upacara yang dihadiri ribuan keluarga praja serta tamu undangan, Kamis (25/9). Angkatan tersebut adalah angkatan yang dikukuhkan setelah IPDN tidak menerima pendaftaran selama setahun akibat kasus kekerasan yang mendera.

Dalam sambutannya, Mardiyanto mengharapkan agar para muda praja menjadi pamong yang menjadi ujung tombak pemerintahan di daerah. Selain itu, para praja dituntut memiliki kepekaan sosial, cerdas serta jujur.

Mulai angkatan 2008 ini, beberapa perubahan yang terasa adalah penjurusan sejak tahun ke dua. 400 praja akan disebar ke empat provinsi lain yaitu Sumatera Barat, Riau, Sulawesi Utara, serta Sulawesi Selatan. Mardiyanto menjelaskan, upaya tersebut bertujuan mengatasi rasio praja dengan pengasuh yang masih timpang serta mempersiapkan para praja untuk terjun langsung ke lapangan. (ELD)

Sumber : Kompas

IPDN Siap Membangun Desa

 by : Arjuna Al Ichsan

Lulusan IPDN diharapkan mau mengisi jabatan Sekretaris Desa.
Sebagai lembaga pendidikan pencetak pamong praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) siap membangun desa dan kelurahan melalui pembenahan kualitas lulusannya. Bahkan, untuk menjamin mutu lulusan IPDN telah menerapkan strategi manajemen kualitas mutu pendidikan yang berbasis pada quality control yang ketat guna menghasilkan pamong praja yang tangguh dan unggul. Upaya ini diharapkan dapat mendukung upaya percepatan pembangunan hingga ke pelosok daerah di era otonomi daerah.”Untuk pertama kalinya lulusan IPDN kali ini mengikuti program magang sebagai sekretaris desa di desa-desa di Jawa Barat dan Jawa Tengah selama 45 hari,” kata Plt Rektor IPDN J Kaloh dalam pengukuhan 992 oang Pamong Praja Muda IPDN angkatan XVI di Kampus IPDN Jatinangor Sumedang, Jawa Barat, Sabtu (7/6).

J Kaloh mengatakan para lulusan IPDN lazimnya telah menempuh tiga jalur pendidikan, yakni pengajaran, pendidikan, dan pelatihan. Melalui tiga jalur pendidikan itu diharapkan setiap lulusan IPDN memiliki kompetensi teknis dasar di bidang pemerintahan dan siap menjadi pelaku-pelaku pemerintahan baik di pusat maupun daerah.

Saat ini IPDN sedang melakukan proses seleksi calon pamong praja baru 2008. Dan, IPDN sedang mempersiapkan pola manajemen pendidikan yang lebih bermutu melalui strategi penyelenggaraan pendidikan yang lebih profesional dan modern berbasis pada nilai-nilai kepamongprajaan.

“Berbagai masukan konstruktif untuk perubahan pendidikan IPDN ke arah yang lebih baik sangat kami butuhkan,” kata J Kaloh.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto mengatakan penempatan lulusan IPDN pada jabatan-jabatan strategis di lapangan pemerintahan merupakan hal yang sangat hakiki sebagai bagian dari proses pembenahan IPDN. Oleh sebab itu Mendagri berharap kepada para gubernur, bupati, dan wali kota untuk dapat menempatkan para lulusan IPDN di jabatan-jabatan sekretaris desa atau kelurahan, atau jabatan yang setingkat. Melalui entitas terkecil bidang pemerintahan di daerah ini diharapkan para lulusan IPDN bisa secara langsung menyelami berbagai permasalahan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

“Status dan peran saudara adalah sebagai pelayan masyarakat. Fungsi utama pelayan masyarakat adalah menjadi fasilitator dan dinamisator penyelenggaraan pemerintahan agar masyarakat merasakan secara nyata kedekatan pemerintah dengan masyarakatnya,” pesan Mardiyanto kepada para pamong praja muda yang baru dikukuhkan, kemarin.

Mardiyanto mengatakan penyiapan aparatur pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan secara cepat, transparan, dan hasil layanan yang optimal merupakan bagian dari upaya pembaruan birokrasi pemerintahan. Strategi yang dapat ditempuh adalah dengan memperpendek birokrasi dan mendelegasikan pelayanan publik ke tingkat struktur yang lebih rendah, yakni kecamatan bahkan desa atau kelurahan. Dan, kebijakan umum anggaran daerah harus diorientasikan pada kepentingan masyarakat secara luas terutama di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan penyelenggaraan pelayanan publik.

“Pada 2008 ini kita mulai buka regionalisasi IPDN di lima provinsi, yaitu Jawa Barat, Sumatera Barat, Pekanbaru Riau, Manado Sulawesi Utara, dan Mataram, dan ke depan akan ditambah dengan provinsi-provinsi lainnya secara bertahap maksimal 10 provinsi,” katanya

Sumber : Jurnal Nasional

Sejarah singkat Institut Pemerintahan Dalam Negeri

 Berawal dari didirikannya Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) di Malang Jawa Timur pada tanggal 1 Maret !956 berdasarkan SK Mendagri No.Pend. 1/20/565 tanggal 24 September 1956 dengan Direktur Pertama dr. Raspio Woerjadiningrat. Untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kader aparatur pemerintah di tiap daerah, maka sejak tahun 1965 satu demi satu didirikan APDN di berbagai provinsi dan pada tahun 1970 telah berdiri 20 APDN di seluruh Nusantara, lokasi-lokasi APDN tersebut adalah di Banda Aceh, Medan, Bukit Tinggi, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Tanjung Karang, Bandung, Semarang, Malang, Mataram, Kupang, Ujung Pandang, Manado, Pontianak, Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Ambon, dan Jayapura. Lanjutkan membaca ‘Sejarah singkat Institut Pemerintahan Dalam Negeri’

IPDN dalam konstruksi media

Tak banyak lembaga pendidikan yang selalu memiliki porsi besar dalam setiap pemberitaan media massa di Indonesia seperti halnya IPDN. Ya, mungkin hanya IPDN lah lembaga pendidikan yang paling banyak dan lama diberitakan oleh media.

Perhatian pers awalnya tersita saat mencuat kasus kematian Wahyu Hidayat tahun 2009 yang lalu disusul dengan kasus kematian Cliff Muntu tahun lalu. Seolah jatuh di lubang yang sama, memang inilah kesalahan besar IPDN. Memang tak semestinya kekerasan muncul di sebuah lembaga pendidikan. Namun, upaya untuk terus berbenah telah banyak dilakukan, pun hingga sampai saat ini. Enam butir instruksi Presiden tentang pembenahan IPDN sungguh telah dijalankan dengan baik dan sistemik.

Sayangnya upaya Recovery ini luput dari sorotan media. Tampaknya pers di Indonesia saat ini lebih suka memuat berita negatif tentang kegagalan atau kekerasan daripada misalnya upaya keras suatu lembaga untuk berbenah.

Toh meski begitu, Pers tetap sukses mengkonstruksi gambaran negatif tentang IPDN dalam masyarakat. Media selama ini sukses memainkan sosok Defining Agent walaupun juga tak dapat dipungkiri di saat bersamaan juga memiliki kecenderungan News Slant/ Kecondongan berita untuk bias.

News Slant memang tidak mesti dilatarbelakangi sebuah kepentingan ataupun ideologi tapi justru dalam hal ini keputusan untuk memberitakan sisi negatif untuk tidak seimbang dengan sisi positifnya tidakkah juga turut berperan dalam mengkonstruksi gambaran negatif terhadap suatu lembaga?

Komentar Trimedya Panjaitan, Ketua komisi III DPR, dalam sebuah wawancara di Televisi menanggapi gempuran pemberitaan negatif terhadap kejaksaan terkait skandal kasus suap Urip cukup relevan dengan keadaan IPDN. Dia mengatakan bahwa Media seharusnya proporsional dalam memuat berita, bedakan antara Shock therapy dengan penghancuran Institusi. Dia juga menambahkan pers seharusnya turut pula membantu pembenahan kejaksaan bukan malah mebuat isu semakin crowded. Situasi seperti ini cukup tipikal dengan apa yang pernah dialami IPDN.

Pers mesti sadar bahwa mereka mengemban pula sisi edukatif dalam setiap pemuatan berita, tidak malah hanya dengan seenak hati memainkan Judgemental elementnya sebagai kartu truf. Pers haruslah konsisten menerapkan kaidah framing dalam pemberitaannya. Keterpenuhan unsur 5W+1H mutlak dalam sebuah berita yang baik dan etis.

Melalui monopoli proses framing inilah pes secara halus membangun konstruksi negatif IPDN dalam masyarakat yaitu dengan metode penyajian realitas dimana kebenaran tentang suatu kejadian tidak diingkari secara total, melainkan dibelokkan secara halus dengan hanya memberikan sorotan terhadap aspek-aspek tertentu saja. Tak aneh jika IPDN sangat identik dengan kekerasan.

alasan Depdagri perlu membawahi institut sendiri

Dalam undang undang sistem pendidikan Nasional hanya Depdiknas dan Depag yang memiliki wewenang mengelola lembaga pendidikan kedinasan. Namun, nyatanya Departemen dalam negeri, Departemen Hukum dan Ham serta Departemen perhubungan pun juga membawahi sekolah kedinasannya sendiri. Rancangan undang undang tentang pendidikan kedinasan yang mengatur institusi pendidikan kedinasan dibawah departemen hingga kini masih digodok pemerintah.

Depdagri dalam hal ini membawahi lembaga pendidikan kedinasannya sendiri yang dikenal dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang kini telah berganti nama menjadi Institut Ilmu Pemerintahan (IIP).

Adanya institusi pendidikan yang dibawahi oleh Departemen dalam Negeri atau departemen lain non Diknas tidak perlu dikhawatirkan akan memelintir kebebasan ilmiah dan objektivitas ilmu pengetahuan. Institusi pendidikan bagaimanapun juga adalah wilayah yang bebas political interests.

Mengenai eksistensi IPDN yang berada dibawah Depdagri sebagai induk semang, menarik untuk menyimak apa yang pernah disampaikan Prof Taliziduhu Nraha yang menatakan,

Dalam hubungannya yang generalis, kepamongprajaan lebih sebagai seni (art) dan kreativitas ketimbang teknik dan spesialisasi. Kualitas ini tidak dapat dipenuhi oleh perguruan tinggi umum yang cenderung spesialistik.

posisi Institut Ilmu Pemerintahan yang berada dibawah Depdagri lebih merupakan sebuah jawaban dari kebutuhan yang spesifik akan output yang diproyeksikan akan lahir dari lembaga semacam IIP. Dengan struktur yang ada, Depdagri, yang memang memiliki interest terhadap eksistensi lembaga ini, dapat memberikan pengawasan (full-watched) pada proses pendidikan yang sedang berlangsung.

Institut Ilmu Pemerintahan adalah berbeda dengan universitas lain walaupun memiliki scope yang sama yaitu ilmu pemerintahan karena standar kompetensi lulusan IPDN/IIP adalah kepamongprajaan.